Bandarlampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam upaya memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut Giri, kegiatan bersama tersebut merupakan bagian dari agenda nasional untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Iya, ini agenda sinergi antara Pemprov Lampung dan KPK dalam rangka pencegahan pidana korupsi. Tidak ada pengarahan spesifik untuk lembaga tertentu, tetapi KPK menyoroti dua indikator penting,” ujar Giri, usai menghadiri kegiatan itu.
Ia menjelaskan, dua indikator tersebut adalah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MSCP) yang menilai kinerja teknis pelaksanaan program pemerintahan, serta SPI (Survei Penilaian Integritas) yang melibatkan tiga kelompok responden: internal pemerintah, para ahli, dan masyarakat.
“Dua indikator ini menjadi acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Harapan KPK, dengan memperbaiki indikator-indikator ini, kinerja pemerintah daerah bisa lebih terukur,” tambahnya.
Giri menegaskan, DPRD Lampung akan terus mendukung langkah-langkah yang bertujuan menciptakan efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola anggaran yang baik.
“Semua yang diarahkan KPK ini demi kebaikan dan efisiensi anggaran publik. DPRD tentu akan mendukung penuh,” tandasnya
