Gindha Anshori Bakal Laporkan Komisioner KPU ke APH

Lampung – Praktisi Hukum Lampung Gindha Anshori Wayka menantang Komisioner KPU kota Bandarlampung Fery Triatmojo untuk melaporkan balik Calon Legislatif (Caleg) PDIP Erwin Nasution ke Aparat Penegak Hukum.

 

Pasalnya, Gindha pun akan melaporkan komisioner KPU itu beserta PPK dan Panwas Kota Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dari caleg atau telah mencemarkan nama baik lembaga dan memberikan informasi bohong.

 

Gindha mengatakan, bahwa Lampung telah dibuat gaduh oleh penyelenggara pemilu dengan caleg PDIP soal jual beli suara pada pemilu lalu, yang disinyalir akan memenangkan satu kandidat wakil rakyat dari kota Bandarlampung Erwin Nasution.

 

 

“Di dalam kasus dugaan terima uang tersebut oleh Komisioner dan beberapa PPK dari caleg PDIP telah membuat gaduh.Karena Ada yang janggal dalam perkara ini, karena laporan ke bawaslu oleh caleg telah dicabut,” kata Gindha saat diwawancara oleh media ini.

 

Menurutnya, secara hukum yang bersangkutan harus diproses, karena diduga telah melakukan tindak pidana pemilu dalam persoalan tersebut.

 

“Mencermati opini yang berkembang, caleg memutar balik sikap 360 derajat dari pada bermasalah ujungnya di tarik laporannya,”urainya.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Kasih (Cika) ini mengungkapkan, jika baru – baru ini komisioner KPU itu akhirnya membuka suara atau membantah telah menerima uang dari caleg itu, karena dianggap bukan kewenangan

 

“Setali tiga uang dengan oknum komisioner yang disebut, yang kini muncul dengan argumen bantahannya bahwa tidak pernah menerima apapun karena bukan terkait kewenanangannya untuk berbuat demikian,” ucapnya.

 

Ia menerangkan, terkait dugaan ini disinyalir adanya kongkalikong antara Fery Triatmojo dengan Erwin Nasution setelah adanya laporan di bawaslu untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

 

“Tapi apapun alasannya, seseorang tidak akan pernah disebut sedemikian gamblangnya kalau tidak ada dugaan kaitan dengan persoalan tersebut apalagi hal demikian begitu terang benderangnya disebut oleh caleg dimaksud,” terangnya

 

Untuk itu, kata Gindha, agar permasalahan ini terang benderang dan masyarakat tidak di asumsikan informasi bohong, pihaknya akan melaporkan komisioner KPU hingga PPK ke Aparat Penegak Hukum (APH).

 

“Jika benar tidak ada unsur demikian, saya mewakili publik menantang komisiner KPU dan PPK atau Panwas yang disebut-sebut menerima sejumlah uang tersebut untuk untuk melaporkan ke penegak hukum karena telah mencemarkan nama baik dan membuat berita bohong,” ungkapnya

 

Selain itu, sambung Gindha, Jika tidak bersedia dugaan penyelesaian di bawah tangan bisa saja sudah diupayakan oleh pihak-pihak. Tetapi apapun alasannya, Bawaslu dan DKPP harus melakukan penyelidikan.

 

“Membuka dengan terang benderang persoalan ini karena menyangkut nama kelembagaan dan saya juga berharap komisiomernya melaporkan balik caleg itu karena telah membuat gaduh dan mencemarkan nama baiknya, Jika tidak berani artinya diduga persoalan ini benar terjadi dan ada penyelesaian diantara keduanya,” tambahnya

 

Sementara, Ketua Yayasan Hukum Bela Rakyat Lampung Mulyadi Yanshah menjelaskan, jika tidak mau disebut sebagai pihak yang terlibat, maka KPU Kota Bandar Lampung, punya kewajiban melaporkan persoalan jual beli suara yang melibatkan anggota komisionernya.

 

“Pihak KPU yang telah mengadakan konfrensi pers, dengan adanya kasus ini, maka sesungguhnya wajib melaporkan ke kepolisian, jika gakumdu tidak bergerak, Karena bukti sudah ada dan terang benderang,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *